Defisit Neraca Berjalan Berkurang, Akibat Kebijakan Pemerintah yang Tepat?

Jakarta, 7 Februari 2014 - Menteri Keuangan Chatib Basri dalam seminar yang diadakan oleh Indonesia Finance Today tanggal 30 Januari lalu,  mengklaim defisit perdagangan akan turun mendekati 2,5% terhadap PDB pada tahun 2013 lalu setelah beberapa kebijakan diambil diantaranya penerapan Undang-undang Minerba dan revisi pajak dan bea ekspor impor dan barang mewah, di tengah perlambatan ekonomi global.

Sebelumya, Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah apapun yang dibuat pasti ada yang menilai salah. Butuh waktu untuk membuktikan hasil dari kebijakan ini.

Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil  mendorong neraca perdagangan menjadi surplus hingga US$ 760 juta pada bulan November lalu, dan surplus perdagangan pada Desember meningkat  sebesar US$  1,52 miliar. Dengan demikian, pemerintah menargetkan defisit yang terjadi sejak awal 2012 lalu turun menjadi 2,5% terhadap PDB pada akhir 2013 kemarin.  Namun, selama tahun 2013, defisit masih perdagangan tercatat masih sebesar US$ 4,06 miliar dan dengan prakiraan PDB Indonesia tumbuh 5,2% pada kuartal keempat 2013, maka defisit terhadap PDB akan turun hingga 2%.

Pemerintah menyatakan, penurunan defisit ini terjadi akibat penyesuaian peraturan diantaranya kenaikan pajak beberapa barang impor yang ditujukan untuk menekan impor barang mewah dan insentif ekspor untuk mendorong kinerja ekspor.

Selain itu, kebijakan disahkannya Undang-Undang Minerba pada awal tahun ini, diharapkan defisit pada 2014 akan tertekan.  Menurut Kementerian Keuangan, kebijakan ini tidak untuk mencegah impor bahan mentah namun lebih untuk meningkatkan nilai dari bahan mentah tersebut sehingga selain menekan defisit juga berkontribusi terhadap PDB RI. Namun, karena baru efektif sejak awal tahun, kebijakan ini setidaknya akan berdampak dalam beberapa bulan kedepan, bukan parameter yang ditunjukkan pemerintah maupun BPS sekarang ini.

AFN, mengacu pada data BPS,  melihat justru defisit yang terjadi sejak awal tahun akibat peningkatan impor bahan bakar minyak  sepanjang 2013 sementara ekspor menurun.Jika dilihat dalam tabel, meskipun diberlakukannya kenaikan BBM bersubsidi, defisit migas selama 2013 tercatat sebesar US$ 12,63 miliar atau naik dua kali dibandingkan tahun sebelumnya US$ 5,58 miliar.

Selain itu, kebijakan kenaikan pajak impor memang diperlukan meskipun AFN melihatnya tidak signifikan, tetapi dari data BPS justru terlihat sektor non-migas pun sudah surplus sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

 

Terlihat dalam tabel, defisit minyak mentah justru bertambah, sementara defisit hasil minyak turun tipis, hal ini menunjukkan meskipun pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak serta merta akan menekan defisit minyak dan gas karena permintaan energi semakin bertambah.

Sementara jika dilihat dari semua komponen, impor terbesar masih dicatatkan oleh impor mesin mekanik dan listrik sebesar US$ 45,49 miliar dengan menunjukkan penurunan 3,88% selama setahun. Impor komponen ini terbagi dalam dua hal yaitu impor mesin untuk komponen produksi dan mesin untuk transportasi sepeti mobil dan pesawat terbang.

Sementara dari sisi ekspor, sektor komoditas masih menjadi pendorong ekspor Indonesia diantaranya Migas, Batubara CPO dan karet.

 

APBN-P, Belum Cukup Jadi Stimulus

APBN-P sudah ditetapkan. Namun rasanya revisi anggaran ini masih jauh dari stimulus ekonomi, terutama karena kurangnya penyerapan anggaran serta biaya subsidi energi yang tetap meningkat.

APBN-P 2013 menyepakati penambahan dana belanja barang Rp 11,98 triliun dan belanja modal Rp 1,25 triliun, serta tambahan belanja bantuan sosial Rp 9,32 triliun. Sebanyak Rp 9,09 triliun tambahan ini mengalir ke Kementerian Pekerjaan Umum yang akan digunakan untuk program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP), membangun iritasi (Rp 1 triliun), dan perbaikan jalan nasional (Rp 900 miliar).Namun dari total alokasi dana tersebut, Komisi V DPR baru menyetujui tambahan Rp 6 triliun.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Anna Rachmawati mengumumkan bahwa realisasi belanja negara sampai 7 Juni 2013 baru Rp 541,9 triliun atau setara 32,2% dari total budget belanja di APBN, apalagi dibandingkan APBN-P. Penyebabnya adalah realisasi belanja modal yang hanya 14,4%, padahal belanja inilah yang akan paling mendorong pertumbuhan ekonomi.

Biaya subsidi BBM juga malah meningkat jadi Rp 299,8 triliun dari sebelumnya Rp 247,7 triliun, padahal bensin premium dinaikkan menjadi Rp 6.500/liter dan solar jadi Rp 5.500/liter.Artinya tidak ada dana subsidi BBM yang kemudian disalurkan untuk menjadi stimulus ekonomi.

Jadi, bagaimana dampaknya? Beberapa analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai target 6,3% tahun ini, melainkan hanya di sekitar 6%. Stabilitas ekonomi dunia yang lebih baik sekarang juga mendorong beberapa pelaku pasar modal untuk kembali mengarahkan fokus ke bagian dunia lain, walaupun investor domestik sampai kini masih memiliki cukup modal untuk menampung net sell asing beberapa hari ini.